Soimah Sedih Lesty Kejora dan Rizky Billar Akan Menikah: Apakah Bisa? - Pikiran-Rakyat.com - Pikiran Rakyat

PIKIRAN RAKYAT - Kabar rencana pernikahan Lesty Kejora dan Rizky Billar sontak menjadi perhatian banyak orang di Indonesia.

Tak hanya penggemar yang ikut berbahagia dengan kabar ini, Soimah dan Inul Daratista juga menyampaikan dukungannya kepada Lesty Kejora dan Rizky Billar.

Dikabarkan, Lesty Kejora dan Rizky Billar akan melaksanakan prosesi lamaran pada Minggu, 13 Juni 2021.

“Kalau saya cuman bisa mendoakan, semoga niat baik kalian nantinya akan berjalan dengan baik,” tutur Soimah seperti yang dikutip dari kanal YouTube Indosiar yang diunggah Jumat, 28 Mei 2021.

Baca Juga: Korban Pemerkosaan Disuruh Menikah dengan Pelaku, Soleh Solihun: Ini Mah Kayak Maling Motor Ketangkep

Soimah lantas memberikan wejangan kepada Lesty Kejora dan Rizky Billar terkait pernikahan.

“Saya cuman pesen, biasanya kalau pernikahan di awal-awal adanya cuman enak. Enak ... enak dan enak. Cinta ... cinta dan cinta, untuk melewati itu semua tidak mudah,” ujar Soimah.

“Semoga kalian bisa melewati itu semua jangan dilihat kekurangannya, lihatlah kelebihan masing-masing,” imbau Soimah.

Soimah juga merasa sedih karena Rizky Billar dan Lesty Kejora akan segera menikah.

Adblock test (Why?)

Soimah Sedih Lesty Kejora dan Rizky Billar Akan Menikah: Apakah Bisa? - Pikiran-Rakyat.com - Pikiran Rakyat
Read More

Pimpinan KPK Klarifikasi soal 1 Pegawai Label Merah Masih Bisa Dibina - detikNews

Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meluruskan pernyataan soal ada satu pegawai yang dilabeli 'merah' yang masih bisa dibina. Dia menyatakan yang dimaksud pernyataan 'yang merah diangkat satu' bukan orang, melainkan kriteria.

Awalnya, Ghufron mengatakan rapat koordinasi pada Selasa (25/5) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak membahas nama-nama 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Ini tidak membahas nama, tidak membahas satu persatu nama pegawai, tapi membahas alat ukur kriterianya, yaitu yang semula kriteria ada hijau ada 6 kriteria, kuning ada 7 kriteria, dan merah 9 kriteria," kata Ghufron dalam keterangannya, Sabtu (29/5/2021).

Dalam rapat tersebut ikut serta pihak Kemenkumham, KemenPAN-RB, BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Aparatur Negara (LAN). Dalam rapat tersebut dikaji kembali kriteria dalam TWK agar 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut menjadi memenuhi syarat (MS) alias lolos tes TWK.

Dia menegaskan rapat tersebut bukan memperjuangkan seseorang dari yang 'merah' untuk lolos TWK.

"Kita dapat menyepakati agar kriteria yang hijau dan kuning dicabut seluruhnya dan dari yang merah dicabut 1 kriteria, setelah diaplikasikan menjadikan terangkat 24 orang dari 75 yang semula TMS menjadi MS namun dengan perlu pembinaan dengan diklat wawasan berkebangsaan," ungkapnya.

"Jadi perlu saya klarifikasi bahwa yang diberitakan, saya memperjuangkan 1 pegawai yang merah, itu maksudnya 1 kriteria yang merah, bukan 1 orang yang merah," imbuh dia.

Sebelumnya, Ghufron menyebut total pegawai tak lulus TWK tapi masih bisa dibina menjadi 24 orang.

"Yang 'merah' kami angkat satu. Artinya, ada tujuh item yang merah satu kita angkat. Akhirnya kemudian mampu menambah menjadi 24 bisa dibina," ujar Ghufron kepada wartawan, Kamis (27/5).

KPK akan menggandeng Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk melakukan pembinaan terhadap 24 pegawai tersebut. Ghufron menekankan pimpinan KPK berpendapat TWK bukan syarat utama dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Memang sudah ditegaskan bahwa, tolong dikutip dengan tepat ya, pendapat kami bahwa tidak serta-merta hasil TWK menjadi dasar untuk kemudian pengangkatan atau peralihan pegawai KPK ke ASN. Jadi tidak serta-merta. Kami tidak menjadi serta-merta kemudian TWK itu hasilnya kemudian dijadikan dasar satu-satunya," papar Ghufron dalam jumpa pers di gedung KPK, Jumat (28/5).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sebanyak 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK memiliki rapor merah. Ke-51 orang itu dikatakan tidak bisa dilakukan pembinaan.

"Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah 'merah', dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex dalam jumpa pers di BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Sementara itu, 24 pegawai yang tidak lolos akan dilakukan pembinaan. Mereka akan melakukan pembinaan wawasan kebangsaan.

"Dari hasil pemetaan dari asesor dan kemudian kita sepakati bersama, dari 75 itu, dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," katanya.

Simak video 'Blak-blakan Giri Suprapdiono, "Digelari Pahlawan, Bukan Disingkirkan":

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/hri)

Adblock test (Why?)

Pimpinan KPK Klarifikasi soal 1 Pegawai Label Merah Masih Bisa Dibina - detikNews
Read More

2 Pelaku Pemasang Meja di Jalan Embarkasi Boyolali Ditangkap, Ternyata Masih Anak-Anak - iNews

BOYOLALI, iNews.id - Tim Sapu Jagad Satreskrim Polres Boyolali berhasil menangkap pelaku pemasang meja di tengah Jalan Embarkasi, tepatnya di Nogosari, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak. Peristiwa yang sempat viral di media sosial (medsos), pelakunya ternyata masih di bawah umur. 

Kedua pelaku ditangkap polisi Kamis (27/5/2021) malam lalu. Mereka adalah DE warga Nogosari, dan PA warga Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Keduanya masih berstatus sebagai pelajar. 

Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor dan pakaian yang dikenakan saat kejadian. Termasuk patahan meja yang ditabrak pengendara motor hingga terjatuh. Peristiwa itu sendiri terjadi 18 Mei 2021. 

“Dari pemeriksaan, keduanya mengaku hanya sebatas iseng untuk ngerjain temannya yang masih berkendara di belakang,” kata Kaur Bin ops Satreskrim Polres Boyolali, Iptu Wikan Sri Kadiyono, Sabtu (29/5/2021). 

Namun perbuatan mereka malah mengenai pengguna jalan lain hingga jatuh. Karena keduanya masih di bawah umur, para pelaku tidak ditahan. Namun kasus tetap diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijerat pasal 192 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. 

Editor : Ary Wahyu Wibowo

Adblock test (Why?)

2 Pelaku Pemasang Meja di Jalan Embarkasi Boyolali Ditangkap, Ternyata Masih Anak-Anak - iNews
Read More

Ekonom: Penyaluran kredit rendah karena permintaan masih terbatas - ANTARA

Dari sisi iklim usaha, di mana OJK sangat berperan dalam hal ini, sudah cukup baik khususnya di kalangan industri perbankan, tetapi ini masalah permintaan masyarakat yang belum signifikan meningkat, sehingga dunia usaha juga masih menahan ekspansi bi

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai faktor utama penyebab rendahnya penyaluran kredit adalah karena permintaan masyarakat yang masih relatif terbatas di tengah pandemi.

Padahal, dari sisi stabilitas sistem keuangan, Fadhil menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri perbankan, melalui sejumlah kebijakan, seperti restrukturisasi kredit, subsidi bunga pinjaman, kredit modal kerja baru, maupun langkah pengawasan lainnya.

"Dari sisi iklim usaha, di mana OJK sangat berperan dalam hal ini, sudah cukup baik khususnya di kalangan industri perbankan, tetapi ini masalah permintaan masyarakat yang belum signifikan meningkat, sehingga dunia usaha juga masih menahan ekspansi bisnis," ujar Fadhil dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Perkembangan penyebaran COVID-19 selama lima bulan pertama tahun ini, cukup signifikan menahan kegiatan ekonomi yang sempat optimistis di awal tahun. Penyaluran kredit masih terkontraksi 2,28 persen (yoy) pada April 2021.

Meski dari sisi likuiditas perbankan relatif siap menyalurkan dana untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup optimistis untuk kuartal II 2021 di atas 7 persen. Sedangkan, sepanjang 2021 diperkirakan produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh di kisaran 4,1 persen hingga 5,1 persen.

Kondisi perbankan secara nasional, lanjut Fadhil, masih cukup aman. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) per Maret 2021 tetap tinggi di level 24,05 persen. Dan rasio kredit bermasalah Non Performing Loan (NPL) tetap rendah, yakni 3,17 persen (bruto) dan 1,02 persen (netto).

Namun, meski iklim atau kondisi sektor keuangan stabil, perbankan tetap akan menetapkan suku bunga kredit sesuai dengan mekanisme pasar. Sehingga tidak ada jalan lain, selain mempercepat upaya pemulihan ekonomi, sehingga permintaan masyarakat meningkat dan pendapatan dunia usaha ikut naik.

Di sisi lain, jika memang pemerintah menilai intermediasi perbankan perlu didukung dengan memangkas suku bunga pinjaman, Kementerian BUMN bisa memulainya dengan Bank Himbara. Jadi, selain iklimnya dijaga, juga ada intervensi yang dilakukan terhadap Bank BUMN.

Namun ia menilai hal itu perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena adanya pelaksanaan program restrukturisasi oleh Bank Himbara bagi BUMN- BUMN yang terdampak pandemi.

Selain itu, perbankan nasional masih belum maksimal dari sisi efisiensi, sehingga perlu dilakukan konsolidasi perbankan. Jumlah bank yang terlalu banyak menyebabkan persaingan mendapatkan sumber dana sangat besar, sehingga biaya dana juga tinggi.

Rendahnya penyaluran kredit juga dipengaruhi oleh kebijakan bank yang menempatkan dana di Surat Berharga Negara (SBN) karena imbal hasilnya lebih tinggi dan lebih pasti, sedangkan risikonya lebih kecil dibandingkan disalurkan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kredit perbankan secara industri masih terkontraksi secara tahunan, tetapi secara bulanan sudah menunjukkan perbaikan.

Wimboh menjelaskan di tengah upaya semua pihak untuk mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, OJK terus memastikan rasio prudensial sektor keuangan terus terjaga dengan baik dalam kondisi yang stabil.

Kecukupan likuiditas di perbankan, ujarnya, juga terjaga dengan baik, terlihat dari indikator alat likuid atau non Core Deposit atau AL/NCD dan alat likuid/DPK per 21 April 2021 jauh di atas ambang batas, yaitu masing-masing 162,9 persen dan 35,17 persen. Sedangkan, DPK masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 9,5 persen (yoy).

OJK, tambahnya Wimboh, akan tetap fokus memperkuat pengawasan dan surveilans secara terintegrasi guna mendeteksi potensi risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. OJK juga akan terus melakukan kebijakan yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: LPS perkirakan pertumbuhan kredit mulai positif pada Juli 2021

Baca juga: BI terus perkuat transparansi suku bunga kredit perbankan

Baca juga: BI: Bank masih punya ruang untuk turunkan suku bunga kredit

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Adblock test (Why?)

Ekonom: Penyaluran kredit rendah karena permintaan masih terbatas - ANTARA
Read More

Komitmen swasta dalam restorasi gambut dinilai masih rendah - Kontan

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Restorasi di wilayah konsesi lahan gambut dinilai masih menghadapi tantangan, berupa komitmen pengusaha yang belum optimal. Untuk itu, Pantau Gambut, inisiatif publik independen yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mengawal restorasi gambut, mendorong pemegang konsesi agar lebih serius merestorasi lahan gambut sesuai kewajibannya.

Romes Irawan Putra, dari Simpul Jaringan Pantau Gambut Riau mengatakan, Pantau Gambut bersama masyarakat telah melakukan analisis spasial dan observasi lapangan. Observasi dilakukan pada 1.222 titik sampel area gambut di 43 wilayah konsesi yang terbakar di tujuh provinsi. Yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat.

Dari analisis itu ia menyebut terlihat hilangnya tutupan pohon di area gambut, dengan fungsi lindung seluas 421.221 ha di area konsesi selama periode 2015- 2019. 

Baca Juga: Pertamina: Program Langit Biru di Kalimantan dorong konsumsi BBM RON tinggi

Sedangkan lewat verifikasi lapangan di 405 titik sampel area gambut lindung,  ditemukan penanaman tanaman ekstraktif berupa sawit atau akasia di 64,4% titik sampel. Sisanya ditelantarkan tanpa adanya upaya pemulihan seperti yang dimandatkan oleh peraturan. 

"Hasil analisis menunjukkan adanya penanaman tanaman ekstraktif berupa sawit atau akasia di 64,4% titik sampel. Sisa titik sampel menunjukkan lahan yang ditelantarkan tanpa ada upaya pemulihan seperti yang dimandatkan oleh peraturan pemerintah," kata Romes dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/5).

Pantau Gambut menemukan pada 91,5% titik sampel, tidak terdapat infrastruktur restorasi sama sekali. "Hanya 1,8% yang terdapat infrastruktur restorasi, baik sekat kanal atau sumur bor, dengan kondisi baik," ujarnya.

Periode  pengamatan titik sampel lapangan dilihat menggunakan penginderaan jauh dan analisa spasial dalam kurun waktu 2015-2019. Sedangkan verifikasi lapangan dilakukan dalam periode November 2019 hingga April 2021, bervariasi pada masing-masing provinsi yang melakukan pemantauan.

"Melalui kajian ini, Pantau Gambut berharap publik dapat mengetahui perkembangan terkini pemulihan gambut yang ada di area konsesi. Kajian ini juga diharapkan dapat digunakan pemerintah dan perusahaan terkait untuk melakukan tindakan dan penilaian kinerja restorasi dalam rangka perlindungan ekosistem gambut di Indonesia," harap Romes. 

Baca Juga: PGN jalin kerjasama dengan Kawasan Industri BUMN dorong pemanfaatan gas bumi nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. 16 tahun 2017, kegiatan pemulihan wajib dilakukan pemegang usaha dan/atau kegiatan di atas lahan gambut. Sedangkan pemerintah berperan menetapkan perintah, melakukan supervisi dan menilai kegiatan pemulihan yang dilakukan.

Sepanjang periode 2015-2020, pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) dan KLHK telah melaporkan pencapaian kegiatan restorasi. BRG menyebutkan telah tercapai restorasi seluas 645 ribu hektare dari total target seluas 1,7 juta hektare di area konsesi. 

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Adblock test (Why?)

Komitmen swasta dalam restorasi gambut dinilai masih rendah - Kontan
Read More

Jadi instrumen baru, pengenalan SWR002 ke masyarakat masih penuh tantangan - Investasi Kontan

Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus menggalakkan sosialisasi penawaran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) ritel seri SWR002 hingga mendekati berakhirnya masa penawaran sukuk tersebut di 3 Juni mendatang. Namun, mitra distribusi menilai sosialisasi instrumen baru yang ditawarkan sejak 9 April 2021 ini memang masih menantang untuk bisa sampai ke masyarakat secara menyeluruh.  

Imam T. Saptono, Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia menyampaikan, semangat berwakaf harus tumbuh seperti dalam catatan sejarah peradaban Islam mengalami puncak kejayaan melalui wakaf. 

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Haningdyah menyampaikan Indonesia menjadi negara penerbit sukuk terbesar di dunia dengan kontribusii sekitar 22,18% dari total penerbitan sukuk internasional. 

Melalui SWR002 pemerintah memfasilitasi para wakif dan nazhir untuk memanfaatkan instrumen sukuk negara sebagai wadah investasi wakaf uang dengan manfaat imbal hasilnya disalurkan kepada mauquf ’alaih melalui program-program yang dijalankan oleh para nazhir. 

Baca Juga: Imbal hasil CWLS seri SWR002 yang diperuntukkan untuk beli alat kesehatan mata

Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan Bank Syariah Bukopin Evi Yulia K. mengatakan hingga saat ini masih berupaya secara maksimal untuk menawarkan produk ini ke nasabah institusi untuk mengejar pencapaian target Bank Syariah Bukopin. 

"Penjualan SWR002 masih berjalan terus, tapi kami belum rekap angka penjualannya," kata Evi. 

Namun, Evi berharap masyarakat masih antusias terhadap produk ini. 

Memang tidak dipungkiri, faktor yang mempengaruhi penjualan SWR002 adalah literasi masyarakat akan produk yang masih terbilang baru. 

"Belum semua paham mengenai manfaat dari SWR002," kata Evi. 

Evi bilang, sebagian masyarakat sepertinya masih enggan berwakaf melalui sukuk wakaf dan lebih memilih sukuk produktif sebagai cara berwakaf. 

Evi berpendapat kampanye SWR002 masih terkesan sporadis dan belum menjangkau masyarakat secara luas, meski kegiatan edukasi dan sosialisasi telah mitra distribusi, dan nazhir secara intensif lakukan selama masa penawaran. 

Evi mengatakan bagi Bank Syariah Bukopin yang belum bisa menjual SWR002 secara daring, membutuhkan jangka waktu pemesanan yang lebih lama. 

Sementara Dwi mengatakan saat awal SWR002 ditawarkan, capaian penjualan SWR002 diproyeksi lebih tinggi dibanding penjualan SWR001. 

Sekedar informasi hasil penjualan SWR001 sebesar Rp 14,91 miliar. 

Dwi memandang gairah masyarakat muslim untuk berinfak, wakaf, dan shodaqoh biasanya akan meningkat. Namun, pemerintah tidak menetapkan target penjualan karena instrumen ini merupakan investasi sosial. 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Adblock test (Why?)

Jadi instrumen baru, pengenalan SWR002 ke masyarakat masih penuh tantangan - Investasi Kontan
Read More

BI sebut stabilitas sistem keuangan masih terjaga, ini penyebabnya - Kontan

Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah badai Covid-19, Bank Indonesia (BI) melihat stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan baik. Salah satunya, ini ditunjukkan dengan likuiditas yang masih melimpah.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengungkapkan, stabilnya sistem keuangan domestik ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut ini.

Pertama, tingginya alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK). Hingga akhir April 2021, AL/DPK tercatat 33,67% atau berada di atas threshold yang sebesar 10%.

“Ini tidak lepas dari kebijakan BI di bidang moneter dan makroprudensial untuk melonggarkan likuiditas, padahal terutama di tahun 2020 awal ada krisis pandemi yang kami melihat risiko-risiko likuiditas,” ujar Juda, Jumat (28/5).

Baca Juga: Perkuat ketahanan ekonomi, berikut sederet kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia

Juda mengatakan, memang pada waktu itu bank sentral sempat melihat risiko tersebut. Namun, BI dengan sigap langsung melakukan pelonggaran baik kebijakan moneter maupun makroprudensial termasuk quantiative easing (QE) maupun penurunan giro wajib minimum (GWM).

Kedua, dari sisi permodalan bank nampak masih kuat. Hingga akhir April 2021, rasio kecukupan modal atau capital adequancy ratio (CAR) pada akhir April 2021 berada di level 24% meski memang sempat turun di 21% pada Februari 2012.

“Bila dibandingkan dengan negara-negara di sekitar kita, level CAR Indonesia hingga akhir April 2021 bisa dibilang masih sangat tinggi,” jelas Juda.

Ketiga, kredit non lancar atau non performing loan (NPL) yang masih relatif terjaga di level 3,22%. Juda mengatakan, posisi NPL ini juga terpengaruh oleh adanya restrukturisasi kredit.

Keempat, margin bunga bersih alias net interest margin (NIM) yang masih terjaga di level 4,53% dan ini masih yang paling tinggi di negara-negara Asia.

“Dari sisi profitabilitas perbankan masih terjaga dengan baik, masih yang tertinggi di negara-negara Asia. Lihat saja Malaysia, Singapura masih berada di kisaran 1,4% hingga 1,5%,” imbuh Juda.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Adblock test (Why?)

BI sebut stabilitas sistem keuangan masih terjaga, ini penyebabnya - Kontan
Read More