IDXChannel - Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta rencana kenaikan tarif listrik bagi kelompok non subsidi dikaji kembali.
Menurut Eddy, kenaikan tarif listrik akan memberatkan bagi konsumen yang sampai sekarang ekonominya masih terdampak Pandemi Covid-19
"Bagaimanapun juga pelanggan listrik non subsidi juga terdampak Pandemi Covid-19. Dalam hal ini usaha menengah, rumah tangga dan komersial. Karena itu PLN harus mengkaji secara seksama rencana kenaikan tarif listrik yang tentunya semakin memberatkan konsumen," ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).
Oleh karenanya, Eddy meminta PLN terlebih dahulu membahas rencana kenaikan tarif listrik tersebut bersama DPR RI.
Dengan diskusi, sosialisasi kenaikan tarif listrik non subsidi bisa dilakukan lebih baik, mengingat isu tarif listrik sering menimbulkan polemik bahkan kegaduhan.
"Kami di DPR meminta agar PLN membahas terlebih dahulu kenaikan listrik ini di Komisi VII DPR agar sosialisasi di masyarakat bisa dilaksanakan secara baik dan tidak menimbulkan polemik apalagi kegaduhan yang tidak perlu, mengingat kondisi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya dari dampak Pandemi Covid-19," tutupnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyampaikan adanya rencana kenaikan tarif listrik non subsidi tahun 2022 melalui penerapan tariff adjustment (tarif penyesuaian) bagi 13 golongan pelanggan listrik PLN.
Rida bilang, Kementerian ESDM telah berdiskusi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait hal ini.
"Jadi kita sepakat dengan Banggar, kalau sekiranya Covid-19 ini membaik ke depan, mudah-mudahan, kompensasi tariff adjustment diberikan 6 bulan saja, selanjutnya disesuaikan," ujar Rida beberapa waktu lalu.
(NDA)
Masih Pandemi, DPR Minta PLN Kaji Ulang Kenaikan Tarif Listrik Non Subsidi - idxchannel
Read More
No comments:
Post a Comment