KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina masih berencana mengakuisisi sejumlah blok minyak dan gas (migas) di luar negeri. Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Taufik Aditiyawarman mengungkapkan, Pertamina sedang mengikuti proses bidding untuk sejumlah blok migas.
Hanya saja, Taufik tidak merinci blok-blok migas mana saja yang sedang dilirik Pertamina. “Saat ini juga ada beberapa blok yang sedang kami ikut untuk bidding, kriteria seperti apa, ya tentunya yang masih memiliki cadangan yang cukup besar, artinya dari sisi reserve to production rasionya masih cukup besar, kemudian juga volume produksinya bisa besar,” jelas dia pada akhir pekan lalu.
Saat ini pun, Subholding Upstream Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) memiliki beberapa wilayah kerja yang tersebar di beberapa negara.
Pada sepanjang paruh pertama tahun ini, lapangan internasional menyumbang produksi minyak sebanyak 97 MBOPD dan gas 311 MMSCFD. Adapun produksi konsolidasi Subholding Upstream Pertamina secara total berjumlah 390 MBOPD untuk minyak dan 2.665 MMSCFD untuk gas.
Menurut Taufik, Pertamina berambisi untuk mengejar tingkat produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari dan gas sebanyak 4.000 MMSCFD. Dengan demikian, masih terdapat jarak antara target dan realisasi eksisting, baik pada produksi minyak maupun gas.
Dalam hal ini, strategi akuisisi lapangan migas di luar negeri dinilai bisa membantu Pertamina mengejar ambisi produksi migas yang telah ditetapkan. Terlebih, Pertamina belum mendapat temuan raksasa lagi di domestik.
“Di domestik saat ini kami belum mendapatkan temuan giant discovery. Blok Cepu, itu adalah the last giant discovery yang kami miliki dari sisi minyak, dan juga Tangguh untuk gas di Papua,” pungkas Taufik.
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau berkurang, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Jadi, janan anggap enteng dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus corona.
Melansir data Satgas Covid-19, hingga Sabtu (31/7), saat ini ada total 545.447 kasus aktif di Indonesia. Jumlah ini turun 3.896 dari sehari sebelumnya.
Sementara, tambahan kasus baru pada Sabtu (31/7), tercatat 37.284 kasus baru, sehingga total menjadi 3.409.658 kasus positif Corona.
Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus Corona bertambah 39.372 orang sehingga menjadi sebanyak 2.770.092 orang.
Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus Corona di Indonesia bertambah 1.808 orang menjadi sebanyak 94.119 orang.
Lantaran masih tingginya tambahan kasus positif Corona, pemerintah meminta masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena untuk menekan wabah Corona, dimulai dari menekan angka penularan.
Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas.
Berdasarkan banyak penelitian, rajin mencuci tangan bisa menurunkan risiko penularan virus, termasuk virus Corona sebesar 35%.
Sementara memakai masker bisa mengurangi risiko penularan virus Corona hingga 45% kalau memakai masker kain. Sementara kalau menggunakan masker medis, risiko penularan berkurang hingga 75%.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan survei awal soal ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan obat terapi Covid-19. Survei ini dilakukan lantaran ada kabar banyak harga obat Covid-19 yang beredar di pasaran tidak sesuai atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Direktur Ekonomi KPPU M Zulfirmansyah menuturkan, selain ketidaksesuaian harga obat dengan HET, obat terapi Covid-19 ini juga mulai mengalami kelangkaan di banyak apotek daerah.
“Kelangkaan dan harga obat yang melebihi HET ini terjadi di Jawa-Bali dan dibagian Sumatra di daerah Palembang, Lampung, dan Jambi. Kemudian di wilayah Kalimantan Sulawesi dan daerah timur seperti Maluku dan Papua lebih kepada kelangkaan akibat distribusi yang masih terhambat,” kata Zulfirmansyah dalam diskusi virtual, Jumat (30/7).
Zulfirmansyah mengatakan, terdapat informasi dari apotek dan farmasi di daerah Kalimantan dan Jawa Tengah mengeluhkan HET untuk terapi Covid-19 memiliki marjin yang terlalu kecil atau tipis. Sehingga menjadi dugaan KPPU karena adanya kelangkaan obat terapi Covid-19 tersebut pihak apotek dan farmasi tidak bersedia menyediakan obat Covid-19 tersebut, dan akhirnya menumbulkan kendala.
Selain itu, terdapat juga data dari 34 provinsi dimana supply dan demand obat terapi Covid-19 tidak seimbang. Utamnay permintaan di daerah dengan jumlah pasien Covid-19 yang tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
“Hal lain yang menjadi masalah ketika obat yang diproduksi dalam negeri tetapi bahan bakunya masih impor lebih dari 90%. Bahkan ada juga tiga jenis obat yang dihentikan ekspor dari negaranya karena di negara tersebut juga kekurangan dan membutuhkan, sehingga semakin memperlambat akselerasi pembuatan obat,” kata Zulfirmansyah.
Hasil survei KPPU juga menemukan, di beberapa apotek tidak disediakan obat terapi Covid-19 karena pedagang besar farmasi (PBF) lebih memilih memasok ke rumah sakit dan klinik karena di sana sangat dibutuhkan.
Menariknya , terdapat 2 jenis obat yang 100% dan ternyata ketersediannya cukup banyak namun harganya melebihi HET. Hanya saja, obat tersebut sulit ditemukan di pasaran. Zulfirmansyah bilang, ini akan menjadi fokus penelitian KPPU ke depannya.
“Penelitian ini akan fokus kepada daerah yang memiliki persentase ketersediaan obat yang tinggi namun harganya masih mahal (di atas HET) dan pasokannya sedikit,” imbuhnya.
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
Pelari Amerika Serikat (AS) Sha'Carri Richardson gagal terjun di Olimpiade Tokyo karena dinyatakan positif menggunakan ganja dalam uji coba US Track & Field. Walau sudah dilegalkan di banyak negara bagian di AS, mengapa ganja masih dilarang di dunia olahraga?
Berambut oranye menyolok, senyuman menawan dan kecepatan bagai kilat, Sha'Carri Richardson tak mungkin terlewatkan menjelang Olimpiade.
Dianggap sebagai perempuan paling cepat keenam dalam sejarah, dengan pencapaian terbaik di nomor 100 meter dalam 10,72 detik, Texas sprinter itu diyakini bakal meraih medali emas di Tokyo.
Tetapi ia harus absen dari kompetisi akbar ini. Pada awal Juli, diumumkan Richardson tidak akan mewakili AS karena dinyatakan positif menggunakan ganja dalam babak kualifikasi.
Sebagai hukuman, Badan Anti Doping AS melarangnya berlomba selama satu bulan dan membatalkan kemenangannya. Meskipun secara teknis larangan ini berakhir ketika Olimpiade Tokyo berlangsung, Federasi Atletik AS memutuskan untuk tidak memasukkannya dalam tim.
Diskualifikasi Sha'Carri Richardson ini menghidupkan kembali debat panjang tentang larangan ganja di ajang pesta olahraga Olimpiade.
Sumber gambar,Getty Images
Meski sudah dilegalkan di banyak negara bagian Amerika Serikat, zat-zat perangsang yang disebut 'peningkat kinerja' dari ganja masih diperdebatkan, sehingga banyak orang bertanya-tanya mengapa marijuana masih dilarang.
Zat'peningkat kinerja'?
Marijuana telah dilarang oleh Badan Anti Doping Dunia (WADA) sejak lembaga itu pertama kali membuat daftar zat-zat yang dilarang pada tahun 2004. Bahan-bahan yang masuk daftar memenuhi dua dari tiga kriteria:
Kriteria 1: Menggangu kesehatan atlet
Kriteria 2: Meningkatkan kinerja
Kriteria 3: Bertentangan dengan semangat olahraga
Poin kedua lah yang tampaknya paling sering diangkat sehubungan dengan marijuana, dan telah menjadi bahan perdebatan sengit.
"Satu-satunya ganja bisa menjadi obat peningkat kinerja adalah jika ada batangan Hershey besar di akhir lomba lari." Itulah lelucon yang dibuat oleh almarhum Robin Williams, seorang komedian.
Pada 2011, WADA membela keputusannya melarang ganja dalam makalah yang diterbitkan di jurnal Sports Medicine.
Dengan merujuk pada penelitian tentang kemampuan marijuana mengurangi kecemasan, WADA menemukan bahwa ganja dapat membantu atlet "berkinerja lebih baik di bawah tekanan dan untuk mengurangi tingkat stress sebelum dan selama kompetisi".
Sumber gambar,Getty Images
Namun temuan tersebut tak cukup untuk membuat kesimpulan bahwa ganja adalah obat peningkat kinerja, kata Alain Steve Comtois, ketua jurusan olahraga di University of Quebec di Montreal, Kanada.
"Kita harus melihat gambar besarnya," kata Comtois kepada BBC. "Ya benar tingkat kecemasan menurun, tetapi dari segi data psikologis yang sebenarnya menunjukkan kinerja berkurang."
Comtois adalah salah satu penyusun kajian ulang di Journal of Sports Medicine and Physical Fitness tahun 2021 tentang penggunaan ganja sebelum berolahraga dan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja atlet.
Baca juga:
Makalah itu menjelaskan bahwa mayoritas penelitian menggarisbawahi respons penghalang psikologis dari marijuana yang diperlukan untuk kinerja tinggi, karena ganja meningkatkan tekanan darah dan menurunkan kekuatan serta keseimbangan.
Makalah tersebut tidak mengkaji dampak marijuana pada kecemasan, tetapi Comtois mengatakan efek-efek negatif lainnya akan menetralkan segala manfaat, dengan demikian gagasan bahwa marijuana dapat meningkatkan kinerja "tidak berdasar".
Sumber gambar,Getty Images
Obat dan semangat olahraga
Tetapi peraturan WADA ini tidak sekedar menyangkut larangan obat perangsang kinerja.
Didirikan pada 1999 sesudah sejumlah skandal yang menyita perhatian di Olimpiade, WADA bermaksud berada di garis depan untuk mengakhiri doping dalam olahraga di seluruh dunia.
Ketika mengeluarkan daftar bahan-bahan yang dilarang pada 2004, marijuana dinyatakan ilegal di hampir setiap negara di dunia.
"Mereka [WADA] tidak ingin masuk ke dalam urusan norma sosial," kata John Hoberman, ahli sejarah budaya yang meneliti sejarah anti doping di University of Texas-Austin, AS.
Statusnya sebagai obat terlarang yang dicantumkan WADA dalam makalah tahun 2011 sebagai salah satu alasan mengapa ganja melanggar "semangat olahraga" (kriteria 3) dan "tidak konsisten dengan peran atlet sebagai contoh bagi kalangan muda di seluruh dunia".
Peraturan ini tidak hanya menyeret Sha'Carri Richardson tetapi juga puluhan atlet lainnya, termasuk Michael Phelps.
Pada 2009, atlet renang itu dilarang berkompetisi selama tiga bulan, dan dicoret oleh sponsornya, Kellogg's, setelah beredar foto-foto Phelps mengisap ganja.
Sumber gambar,Getty Images
Namun selama satu dekade belakangan, status hukum marijuana - dan sikap masyarakat terhadapnya - mulai berubah.
Uruguay tercatat sebagai negara pertama yang melegalkan penjualan dan pembelian ganja untuk penggunaan rekreasional pada 2013. Kanada mengikuti jejak Uruguay pada 2018.
Banyak negara lain telah mendekriminalisasi ganja pada tingkat tertentu, termasuk Afrika Selatan, Australia, Spanyol dan Belanda.
Di AS, ganja digolongkan ilegal berdasarkan peraturan federal, tetapi dinyatakan legal di sekitar sepertiga jumlah negara bagian- termasuk Negara Bagian Oregon, tempat Richardson dinyatakan positif.
Sumber gambar,Getty Images
Penggunaan ganja untuk kepentingan medis juga semakin banyak diterima. Banyak negara, termasuk Inggris, mengizinkan ganja untuk keperluan medis.
Sejatinya, pada 2019 WADA menghapus cannabidiol (CBD), zat dalam ganja, dari daftar yang dilarang, meskipun bahan kimia itu tetap dinyatakan ilegal di sebagian negara, seperti Jepang, tuan rumah Olimpiade tahun ini.
Perubahan-perubahan tersebut menyulur munculnya kritik terhadap larangan bertanding yang dijatuhkan kepada Richardson.
Pelari tersebut mengatakan kepada NBC News bahwa ia mengonsumsi marijuana untuk mengatasi dampak dari kematian ibunya satu minggu sebelum kompetisi kualifikasi.
"Saya meminta maaf sebesar-besarnya jika saya mengecewakan Anda- dan memang saya mengecewakan Anda. Inilah untuk terakhir kalinya AS pulang tanpa medali emas di nomor 100m," katanya.
Di tengah luapan dukungan kepada Richardson, WADA menghadapi dilema.
Sebagaimana dikatakan Hoberman: "Kita tidak bisa menjalankan organisasi yang terikat dengan peraturan, dan dengan mudah menganulir peraturan di waktu yang cocok."
Oleh karena larangan marijuana masih berlaku, maka tak mudah untuk membuat pengecualian begitu saja bagi Richardson.
"Jadi perempuan muda ini dikorbankan oleh keberadaan peraturan ini," jelas Hoberman.
Bagaimana langkah selanjutnya?
Tak jelas apakah atau kapan WADA akan mempertimbangkan larangan ganja tetapi semakin besar tekanan untuk melakukannya.
Pencoretan nama Richardson mendorong Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mempertanyakan peraturan yang berlaku, walaupun ia tidak sampai mengatakan larangan itu harus dibatalkan.
"Peraturan adalah tetap peraturan. Setiap orang tahu peraturan yang berlaku," kata Biden pada Sabtu (24/07) di Michigan.
"Apakah peraturan harus dipertahankan seperti itu, apakah harus tetap menjadi peraturan, merupakan masalah lain."
Bahkan Badan Anti Doping AS, otorita Amerika yang menerapkan peraturan WADA mengatakan "tiba saatnya untuk mengkaji kembali masalah ini."
Sampai langkah tersebut terlaksana, sprinter Sha'carri Richardson, dan atlet-atlet lain sepertinya, harus menjauhi ganja, atau tidak terlibat dengannya.
Anda mungkin tertarik menonton video ini:
Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain
Hoax terkait Corona dianggap pemerintah sebagai salah satu gangguan mengatasi pandemi. Salah satu hoax yang masih beredar ialah Corona merupakan konspirasi.
Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud Md saat silaturahmi virtual dengan alim ulama, pengasuh ponpes, pimpinan ormas lintas agama, dan forkopimda se-Jawa Tengah, Sabtu (31/7/2021).
"Ada isu-isu yang kadang kala mengganggu pemerintah, pertama, virus Corona itu bohong, virus Corona itu konspirasi. Nah, masih ada yang bilang begitu. Ketika kita tanya konspirasinya siapa? Wah, itu konspirasi orang kafir untuk menghancurkan orang Islam, ada yang bilang begitu," ujar Mahfud.
Padahal, katanya, virus Corona lebih banyak terjadi di negara-negara yang bukan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dia mencontohkan sejumlah negara yang mengalami pandemi Corona.
"Nah, ternyata Saudara, yang kena itu justru orang kafirnya sendiri lebih banyak, orang yang tidak Islam itu lebih banyak, India ya itu orang Hindu, China itu komunis, Amerika, Jerman, dan sebagainya, Jepang, Australia itu tidak Islam," ujarnya.
Mahfud juga menyebut ada yang menganggap COVID-19 sebagai konspirasi pedagang obat. Padahal, katanya, malah banyak pedagang obat yang positif COVID-19.
"Bahwa konspirasi pedagang (obat), ya seumpama itu benar, wong pedagang-pedagangnya sendiri juga kena gitu ya dan kalau obat itu ada, penyakit itu ada, karena permainan dagang, kan harus kita hadapi juga karena itu berbahaya secara medis," ucap Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan banyak orang yang menjadi korban hoax COVID-19. Dia mencontohkan ada orang yang mendatangi pasien COVID ke rumah sakit, lalu menghirup napas pasien tersebut gegara termakan hoax.
"Bahkan juga ada orang datang ke rumah sakit, 'bohong tuh, mana, saya mau ketemu sama yang kena virus, memberi tahu saya, nantang saya, mau hirup ininya'. Ternyata akhirnya jadi korban juga," ucapnya.
Hoax Seputar Vaksin Corona
Hoax terkait vaksinasi Corona juga banyak bertebaran. Dia mengatakan banyak yang menyebut vaksin Corona dapat menyebabkan kematian.
"Hoax, ada orang yang kalau divaksin orang akan meninggal dalam waktu 2 tahun. Orang meneliti vaksin itu lama sekali uji klinisnya 1, 2, 3 itu agar tidak membahayakan orang dalam waktu tertentu, agar aman. Itu semua yang kita hadapi sejak awal perjalanan COVID. Sekarang kesadaran sudah mulai muncul," kata Mahfud.
Mahfud menjamin stok vaksin Corona di Indonesia saat ini masih cukup. Namun, katanya, jumlah vaksinator untuk menyuntikkan vaksin yang kurang.
"Sampai hari ini vaksin kita cukup. Yang tidak cukup adalah vaksinatornya. Kenapa? Karena tiba-tiba muncul kesadaran orang divaksin, lalu banyak yang antre vaksin, lalu vaksinator yang menyuntikkan itu nggak cukup," ujar Mahfud.
Sassuolo telah menetapkan tenggat waktu terkait transfer Locatelli.
REPUBLIKA.CO.ID, TURIN -- Negosiasi antara Juventus dan Sassuolo terkait kemungkinan kepindahan gelandang asal Italia, Manuel Locatelli, dikabarkan masih menemui jalan buntu.
Kedua klub belum mencapai kata sepakat soal skema kepindahan dan besaran transfer dari salah satu penggawa Italia yang sukses mengantarkan Gli Azzurri merengkuh gelar juara Euro 2020 tersebut.
Pertemuan antara kedua klub untuk membahas kepindahan Locatelli itu terjadi pada Jumat (30/7) waktu setempat. Namun, negosiasi itu ternyata berlangsung alot dan akhirnya menemui jalan buntu lantaran kedua klub tidak mencapai kata sepakat.
''Hingga pertemuan itu berakhir, tidak ada kata sepakat dari kedua klub,'' tulis laporan Sky Italia seperti dilansir Football Italia, Sabtu (31/7).
Kabarnya, negosiasi ini menemui jalan buntu saat membahas skema dan besaran nilai transfer kepindahan gelandang berusia 23 tahun tersebut. Juventus berharap bisa merekrut Locatelli dengan nilai transfer mencapai 30 juta euro.
Nilai transfer itu pun dbayarkan setelah Locatelli melakoni masa peminjaman selama semusim. Namun, I Neroverdi bersikeras tidak akan melepas mantan gelandang AC Milan itu dengan nilai transfer kurang dari 40 juta euro.
Kendati gagal membujuk Sassuolo melepas Locatelli dalam negosiasi tersebut, Juventus masih memiliki peluang untuk mendatangkan jebolan akademi sepak bola Atalanta tersebut.
''Sassuolo telah menetapkan tenggat waktu terkait transfer Locatelli. Sassuolo berharap sudah bisa menyelesaikan kepindahan Locatelli pada 8 Juli mendatang. Karena itu, Juventus diharapkan bisa memperbaiki tawaran mereka pada pekan depan,'' tulis laporan Tuttomercatoweb.
Sebelumnya, Direktur Sassuolo, Giovani Carnevalli, mengakui, selain Juventus, klubnya telah menerima tawaran dari sejumlah klub Liga Primer Inggris, termasuk Arsenal, soal peluang mendatangkan Locatelli. Namun, Carnevalli mengungkapkan, Locatelli hanga ingin bergabung bersama Juventus.
''Kendati begitu, klub tersebut harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan kami. Kami akan lihat, apakah kondisinya sesuai dengan yang kami harapkan. Jika tidak, maka dia akan bertahan besama kami,'' tutur Carnevalli seperti dilansir Football Italia, beberapa waktu lalu.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APNB) 2021 mencapai 6,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah yang sebesar 5,7% dari PDB.
IMF dalam laporannya yang bertajuk World Economic Outlook Update edisi Juli 2021 menyampaikan besaran defisit tersebut lantaran dampak pandemi virus corona yang masih jadi momok bagi perekonomian Indonesia.
Sejalan dengan penyebaran kasus Covid-19 yang masih tinggi, pemerintah menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada awal bulan ini. Kemudian, dilanjutkan dengan PPKM level 4 sampai dengan awal Agustus 2021.
Setali tiga uang, roda perekonomian bakal melambat karena penurunan aktivitas masyarakat. Dampaknya, penerimaan pajak diprediksi tak cukup diandalkan untuk membiayai kebutuhan penanganan pandemi. Alhasil utang akan meningkat.
Sebab, IMF menekankan pemerintah masih membutuhkan lebih banyak anggaran belanja untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial guna menanggulangi pemburukan karena pandemi.
Di sisi lain, persentase defisit itu juga dikarenakan ekonomi yang melemah. IMF meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mencapai 3,9% year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya di 4,3% yoy. Angka tersebut pun lebih rendah dari prediksi pemerintah yang berada di rentang 4,5%-5,3% yoy.
Lebih lanjut, IMF menilai tren defisit yang melebar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah bakal akan berlangsung pada negara-negara berkembang.
“Negara-negara yang tertinggal dalam vaksinasi, seperti India dan Indonesia akan paling menderita di antara ekonomi G20. Sehingga terjadi perlambatan aktivitas masyarakat yang berlarut-larut, akhirnya berdampak pada ekonomi,” tulis IMF dalam laporannya tersebut.
Di lain kesempatan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi Indonesia masih akan terakselerasi di periode semester II-2021. Meski, ia tidak memungkiri penanganan kesehatan menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi fiskal, Menkeu mengatakan pemerintah akan menggunakan mekanisme realokasi/refocusing anggaran belanja untuk memenuhi peningkatan kebutuhan penanganan covid-19. Selain itu menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2021 yang hingga masih ada di kantong negara sebesar Rp 186,67 triliun.
Dus, Sri Mulyani menekankan justru pemerintah bisa menekan pembiayaan utang di tahun ini. Alhasil defisit secara nominal diyakini sebesar Rp 939,6 triliun di akhir tahun 2021, atau lebih rendah Rp 66,8 triliun dari target yang telah ditetapkan APBN 2021.
“Ini hal yang akan kita coba pelihara sehingga konsolidasi fiskal tetap bisa berjalan namun bukan berarti kita tidak bisa membantu ekonomi masayarakat dan penanganan pandemi yang efektif. Namun defisit masih 5,7% ini tergantung dari gross domestic product (GDP) dan dari nominalnya,” Kata Menkeu beberapa waktu lalu.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut, upacara peringatan HUT RI ke-76 tahun ini akan tetap digelar meski dalam situasi pandemi Covid-19.
Namun, seperti tahun lalu, upacara diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan tamu undangan sangat terbatas. Sementara, masyarakat dapat mengikuti upacara secara virtual.
"Pemerintah masih menjalankan upacara digelar secara minimalis, juga sesuai protokol kesehatan ketat dan masyarakat berpartisipasi secara daring," kata Pratikno dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (30/7).
Menurut Pratikno, pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tetap disiapkan dengan formasi lengkap, 17-8-45.
Namun, ia memastikan, protokol kesehatan diterapkan secara ketat sejak proses seleksi di daerah, karantina dan pelatihan, hingga kelak Paskibraka bertugas di Istana Merdeka.
Nantinya, jarak antarpasukan dalam barisan juga akan diperlebar. Bakal dilakukan pula sejumlah penyesuaian teknis lainnya.
"Tahun ini sebenarnya kita berharap sudah bisa (upacara) luring, tapi kenyataannya pandemi masih berlanjut, di mana pun di dunia ini masih berlanjut," ujar Pratikno.
Selain upacara peringatan kemerdekaan, pemerintah juga akan menggelar beragam perlombaan, panggung hiburan, pertunjukan seni, dan kegiatan lainnya selama bulan Agustus yang diperingati sebagai Bulan Kemerdekaan.
Dalam situasi normal, Bulan Kemerdekaan akan diisi dengan pidato kenegaraan, upacara peringatan detik-detik proklamasi, dan upacara penurunan bendera Merah Putih. Ada pula berbagai festival dan kegiatan seperti zikir dan doa kebangsaan.
Namun demikian, karena situasi pandemi, seluruh kegiatan selama Bulan Kemerdekaan akan digelar secara terbatas dengan protokol kesehatan ketat dan mengutamakan format daring.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investasi di Indonesia masih didominasi oleh sektor tersier atau sektor jasa. Bidang usaha ini memang padat modal, tetapi minim penyerapan tenaga kerja. meski begitu, bidang jasa setiap tahunnya menjadi jagoan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi dalam mendulang target investasi.
Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi sektor jasa di sepanjang semester I-2021 sebesar Rp 218,7 triliun atau setara 49,4% dari total investasi langsung di periode Januari 2021 hingga Juni 2021 yang sebesar Rp 442,8 triliun.
Pencapaian tersebut sudah menjadi tren sektor jasa sejak tahun 2017 hingga 2020. Secara berurutan, pada tahun 2017, sektor ini mencatat realisasi investasi sebesar Rp 293,4 triliun atau memegang porsi 42,3% dari total investasi tahun tersebut.
Di tahun 2018, sektor jasa mencetak realisasi investasi sebesar Rp 367,0 triliun atau 50,9% dari total investasi. Di tahun 2019, realisasi investasi sektor jasa sebesar Rp 465,4 triliun atau 57,5% dari total investasi. Pun di tahun 2020, tercatat Rp 458,6 triliun atau 55,5% total investasi.
Pada paruh pertama tahun ini pun, sektor jasa ini mengungguli industri pengolahan atau sektor manufaktur yang mencatat realisasi investasi sebesar Rp 167,1 triliun atau memiliki porsi 37,8%.
Sektor jasa ini juga paling diminati oleh investor dalam negeri. Terlihat dari realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Sektor jasa mencapai Rp 139,9 triliun atau 65,3% dari total PMDN.
Sebagai gambaran pun, dominasi sektor jasa bisa terlihat dari realisasi PMDN di bidang usaha perumahan, kawasan industri, dan perkantoran yang tercatat Rp 20,57 triliun.
Disusul dengan transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp 14,48 miliar. Kemudian disusul listrik, gas, dan air sebesar Rp 11,68 triliun, dan sektor konstruksi Rp 9,9 miliar.
Meski begitu, nilai investor asing untuk sektor jasa sebesar US$ 5,4 miliar dengan sumbangan 34,5% dari total penanaman modal asing (PMA).
Reporter: Muhammad Julian | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina masih berencana mengakuisisi sejumlah blok minyak dan gas (migas) di luar negeri. Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Taufik Aditiyawarman mengungkapkan, Pertamina sedang mengikuti proses bidding untuk sejumlah blok migas.
Hanya saja, Taufik tidak merinci blok-blok migas mana saja yang sedang dilirik Pertamina. “Saat ini juga ada beberapa blok yang sedang kami ikut untuk bidding, kriteria seperti apa, ya tentunya yang masih memiliki cadangan yang cukup besar, artinya dari sisi reserve to production rasionya masih cukup besar, kemudian juga volume produksinya bisa besar,” jelas dia, hari ini(30/7).
Saat ini pun, Subholding Upstream Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) memiliki beberapa wilayah kerja yang tersebar di beberapa negara.
Pada sepanjang paruh pertama tahun ini, lapangan internasional menyumbang produksi minyak sebanyak 97 MBOPD dan gas 311 MMSCFD. Adapun produksi konsolidasi Subholding Upstream Pertamina secara total berjumlah 390 MBOPD untuk minyak dan 2.665 MMSCFD untuk gas.
Menurut Taufik, Pertamina berambisi untuk mengejar tingkat produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari dan gas sebanyak 4.000 MMSCFD. Dengan demikian, masih terdapat jarak antara target dan realisasi eksisting, baik pada produksi minyak maupun gas.
Dalam hal ini, strategi akuisisi lapangan migas di luar negeri dinilai bisa membantu Pertamina mengejar ambisi produksi migas yang telah ditetapkan. Terlebih, Pertamina belum mendapat temuan raksasa lagi di domestik.
“Di domestik saat ini kami belum mendapatkan temuan giant discovery. Blok Cepu, itu adalah the last giant discovery yang kami miliki dari sisi minyak, dan juga Tangguh untuk gas di Papua,” pungkas Taufik.
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM Level 1-4 belum berdampak terhadap perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes) dalam memakai masker dan menjaga jarak masih menjadi catatan penting yang harus diperhatikan seluruh pihak.
Ketidakpatuhan yang rendah terhadap protokol kesehatan ini mengakibatkan semakin banyaknya daerah yang memiliki risiko tinggi Covid-19 alias berada di zona merah.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, per 25 Juli 2021, terdapat 195 daerah berstatus zona merah. Padahal, pada pekan sebelumnya, jumlah zona merah sebanyak 180 daerah.
Selain kasus penularan terus bertambah, angka kematian pasien Covid-19 dalam dua pekan terakhir bisa dibilang mengkhawatirkan.
Sepanjang bulan ini hingga 28 Juli 2021, tercatat kasus kematian pasien Covid-19 mencapai 30.168 kasus. Padahal, pada Juni lalu, jumlah kematian pasien Covid-19 sebesar 7.913 kasus kematian. Pada 27 Juli lalu, jumlah kasus kematian dalam sehari bahkan mencapai 2.069 kasus dalam sehari.
Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan, masih ada daerah yang memiliki tingkat kepatuhan rendah dalam menerapkan protokol kesehatan.
Berdasarkan data Satgas Covid-19, terdapat sekitar 27,03% desa atau keluarhan yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam memakai masker. Lalu tercatat sekitar 28,38% desa atau kelurahan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam menjaga jarak.
"Angka ketidakpatuhan ini masih tergolong tinggi dan implikasi dari minimnya kepatuhan protokol kesehatan adalah kenaikan penularan di daerah," ujar Wiku Adisasmito dalam keterangan resmi, Kamis (29/7).
Wiku menambahkan, angka ini harus disikapi dengan menekan penularan Covid-19 dan mengakselerasi penurunan kasus. Semua pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia harus turut serta mengawasi jalannya protokol kesehatan dan mengambil sikap tegas terhadap para pelanggar dengan melakukan penindakan.
"Saya mohon agar semua pihak yang bertanggung jawab, mengawasi jalannya protokol kesehatan untuk dapat lebih tegas menyikapi pelanggaran di daerahnya masing-masing," tegas Wiku.
Wiku juga menekankan pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi upaya penanganan di wilayah masing-masing. Mengingat angka kematian masih terus meningkat, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah strategis dalam menekan laju penularan dan mencegah terjadinya kematian pasien Covid-19.
Pemerintah daerah diminta selalu memantau rumah sakit di wilayah masing-masing dan mengantisipasi kenaikan kasus dengan mamastikan ketersediaan oksigen, obat-obatan, tempat tidur, dan tenaga kesehatan.
"Hal ini dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan peningkatan penanganan sehingga kasus kematian pasien dapat dihindari," pungkas Wiku.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Daftar Forbes Real Time Billionaire List bergerak setiap harinya. Ini termasuk pula daftar orang terkaya di Indonesia. Sebab, di dalam daftar tersebut, Forbes terus memperbarui kepemilikan masing-masing individu terhadap perusahaan publik setiap lima menit setelah pasar saham dibuka.
Sementara, untuk inividu yang nilai kekayaannya terikat pada perusahaan yang tidak tercatat di pasar saham akan diperbarui 24 jam sekali.
Berdasarkan data Forbes, hingga saat ini Hartono bersaudara masih menduduki posisi teratas di dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Budi Hartono pada hari ini, Kamis (29/7/2021) tercatat memiliki harta senilai US$ 18,2 miliar atau sekitar Rp 263,9 trilliun. Jumlah tersebut mengalami koreksi US$ 30 juta bila dibandingkan dengan sehari sebelumnya.
Sementara Michael Hartono tercatat memiliki nilai kekayaan sebesar US$ 17,5 miliar atau sekitar Rp 253,75 triliun.
Pada daftar orang terkaya di Indonesia tersebut, ada nama baru yang masuk pada posisi lima teratas, yakni Jerry Ng. Bankir senior tersebut menduduki posisi nomor 5 orang terkaya di Indonesia, dengan total nilai kekayaan mencapai US$ 4,8 miliar atau sekitar 69,6 triliun.
Saat ini, Jerry Ng menduduki posisi yang sebelumnya ditempati oleh Chairul Tanjung yang saat ini menduduki posisi orang terkaya Indonesia nomor 6.
Forbes mencatat, dalam sehari, harta kekayaan Jerry Ng bertambah Rp 3,19 triliun. Mantan Direktur Utama Bank BTPN (Persero) Tbk tersebut pun baru memulai debutnya di daftar orang terkaya di Indonesia pada tahun 2020 lalu. Kala itu, ia menduduki posisi nomor 44 dengan nilai kekayaan sebesar US$ 600 juta.
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, saat ini masih ditemukan praktek korupsi dan mafia pangan di Indonesia.
Munculnya mafia pangan itu disebabkan karena sistem akuntabilitas pangan yang masih lemah dan sistem tata pemerintahan untuk pangan sangat buruk.
"Sistem akuntabilitas kita lemah sekali sehingga ada praktek korupsi dan mafia pangan itu muncul, karena yah memang government di pangan sangat buruk," ujarnya dalam ngobrol Tempo yang disiarkan secara virtual, Jumat (30/7/2021).
Oleh sebab itu, lanjut dia, seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan momentum pandemi ini untuk bergerak maju sehingga sistem pangan di Indonesia bisa bertransformasi.
Menanggapi itu Kepala BKP Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, terkait adanya oknum mafia pangan di kartel impor, bukanlah bagian dari Kementerian Pertanian (Kementan) melainkan bagian dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Walau demikian, dia menegaskan, pihaknya telah bekerjasama dengan Kemendag dan Satgas Pangan untuk meminimalisir adanya tindakan para mafia impor.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email
"Terus terang saja, itu bukan bagian dari Kementan tapi bagian dari Kemendag. Tapi kita dengan satgas pangan selalu bersama-sama melakukan berbagai cara agar bisa terhindar," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya akan melakukan intervensi distribusi. Diharapkan dengan adanya intervensi distribusi, tidak ada lagi distribusi komoditas yang berjalan sendiri atau autopilot.
Di sisi lain, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu membuka data impor pangan secara transparan.
Adapun data tersebut, kata dia, meliputi komoditas apa saja yang diimpor hingga bagaimana kriteria yang ditentukan bagi mereka yang sudah melakukan impor pangan. Selain itu, data impor juga harus memiliki rujukan yang jelas.
Diakuinya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki rujukan yang pasti terkait data impor pangan.
"Harusnya ada rujukan yang pasti, yang herannya adalah kita enggak punya rujukan yang pasti itu. Ini pemerintah menggembar-gembor ekonomi kita masuk tahap digital 4.0, tapi kok masalah ini saja enggak terselesaikan dengan cepat," kata Adnan.
Pemerintah juga perlu menyebarluaskan informasi terkait syarat impor hingga bagaimana ketentuannya. Dia mengakui, bahwa informasi terkait proses impor minim tersedia, sehingga efeknya masyarakat sulit mengaksesnya.
"Ini yang harus dibenahi, kalau enggak, kebijakannya itu akan selalu di ruang gelap dan akan ada potensi terjadinya hal-hal yang kotor," ungkap Adnan.
Reporter: Kenia Intan | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 32,204 poin atau 0,53% pada perdagangan Kamis (29/7) ke level 6.120,72.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, mayoritas sektor di bursa memang menguat. Kenaikan paling signifikan dialami oleh sektor infrastruktur hingga 1,82%. Setelahnya ada sektor barang baku dan sektor energi yang meningkat masing-masing 1,81% dan 1,70%.
Analis NH Korindo Sekuritas Dimas Wahyu mencermati, pergerakan IHSG berhasil ditutup di zona hijau walau belum mampu keluar dari rentang konsolidasi.
Kenaikan pada 8 dari 11 sektor utama di bursa itu terjadi di tengah optimisme akan semakin banyak dana asing yang masuk pasca The Fed mempertahankan suku bunga.
Pergerakan IHSG itu sejalan dengan mayoritas bursa global. Bursa saham AS ditutup menguat dengan ketiga indeks utama serempak menghijau pada perdagangan (29/7).
Penguatan itu terdorong data GDP AS kuartal II dilaporkan naik 6,5% year on year (yoy), walaupun masih berada di bawah proyeksi konsensus sebesar 8,5%. Pelaku pasar juga menyambut baik pertumbuhan yang tercatat pada tingkat belanja konsumen serta investasi bisnis.
"Menjelang akhir pekan, IHSG berpeluang untuk melanjutkan penguatan dengan rentang pergerakan di 6.000-6.166," ujarnya dalam riset yang diterima Kontan.co.id, Jumat (30/7).
Sementara itu, CEO PT Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya mencermati, pergerakan IHSG terlihat sedang berusaha keluar dari rentang konsolidasi wajarnya. Akan tetapi, selama IHSG belum mampu dipertahankan di atas resisten terdekat maka IHSG masih berpeluang untuk bergerak melemah.
William juga mencermati, perlambatan perekonomian yang masih terus menggelayuti sektor riil turut memberikan dampak terhadap kinerja emiten. Sehingga jelang rilis kinerja emiten pada semester I disinyalir belum akan membaik
" Ditambah dengan minimnya sentimen serta belum kunjung adanya capital inflow yang melaju signifikan masuk ke pasar modal," ujarnya dalam riset yang diterima Kontan.co.id, Kamis (29/7).
William memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak terkonsolidasi dengan di kisaran 5.948 hingga 6.123. Adapun beberapa saham yang perlu dicermati seperti BBCA, JSMR, TLKM, ITMGBBRI, LSIP, dan CTRA.
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
Spesifikasi OPPO A15 tentunya juga menyesuaikan dengan harga yang murah.
HP murah ini dilengkapi dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB.
Bagian kamera cukup menarik, OPPO A15 dibekali triple camera di bagian belakang dengan sensor utama 13MP.
Desain modulnya pun dirancang sangat kekinian sehingga membuat HP OPPO yang satu ini nampak mewah meskipun harga HP OPPO A15 sangat murah.
Di bagian depan, ada kamera selfie 8MP yang terletak pada layar LCD IPS beresolusi HD+. Layarnya masih menggunakan desain waterdrop notch untuk memaksimalkan ukuran.
Spesifikasi OPPO A15 lain yang tak kalah menonjol adalah baterai berkapasitas 4.230 mAh, yang didukung dengan pengisian daya 5V/2A.
Kombinasi spesifikasi dan harga HP OPPO A15 yang sangat sederhana tersebut kini sudah bisa kamu dapatkan melalui sejumlah toko resmi OPPO yang ada di marketplace.
Kamu juga bisa langsung mengunjungi situs resmi OPPO Indonesia.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat banyak pemain fintech lending mengincar pendanaan (lender) dari korporasi, lender ritel justru secara konsisten terus bertumbuh. Hal ini dinilai banyak investor ritel yang mulai percaya untuk melakukan investasi di fintech lending dengan imbal hasil yang kompetitif.
Kalau melihat data OJK di Mei 2021, jumlah outstanding pinjaman yang diberikan oleh lender ritel sebesar Rp 4,95 triliun. Padahal outstanding pinjaman dari lender ritel di awal tahun sebesar Rp 3,81 triliun yang berarti ada pertumbuhan sebesar 29,03%.
Salah satu pemain fintech lending, Modal Rakyat mengaku kalau saat ini rata-rata dana dari lender ritel per bulan sampai Juni 2021 bisa mencapai Rp 65 miliar atau berkontribusi 30% dari total portofolio yang ada dan mengalami pertumbuhan hingga 7 kali lipat dari periode yang sama di tahun lalu.
Padahal, sejatinya Modal Rakyat saat ini fokus mengincar lender korporasi karena lebih memberikan keuntungan dikarenakan tingkat likuiditas lender korporasi jauh lebih tinggi dibandingkan ritel.
“Pertumbuhan lender ritel berarti menandakan bahwa masyarakat sudah semakin aware dengan keuangan dan P2P Lending bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mengembangkan dananya dan memperoleh imbal hasil yang kompetitif,” ujar CEO Modal Rakyat, Hendoko Kwik.
Hendoko juga menyampaikan kalau lender ritel Modal Rakyat saat ini kebanyakan berasal dari kalangan milenial berumur 18-25 tahun. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan visinya yang ingin menjadi inklusi keuangan digital di Indonesia.
“Kami mengoptimalkan dengan cara pendanaan yang bisa dimulai dari Rp 25 ribu dengan imbal hasil berkisar 12%-18% per tahun. Namun perlu diingat high risk, high return, masyarakat juga harus aware bahwa dalam setiap instrumen investasi selalu memiliki risiko,” imbuh Hendoko.
Pertumbuhan juga dialami oleh fintech lending Amartha yang hingga Juni mendapatkan pendanaan ritel sebanyak Rp 274 miliar atau sama dengan 30% dari total pendanaan mereka. Amartha sendiri sejatinya berharap kontribusi dari pendana ritel sampai akhir tahun bisa tumbuh menjadi 40%.
“Berdasarkan perbandingan pertumbuhan lender ritel antara semester 1 2020 dan semester 1 2021 terlihat adanya peningkatan sebanyak 22%. Dengan adanya produk crowdfunding yang akan diluncurkan, Amartha optimis lender retail akan tumbuh,” ujar CCO Amartha, Hadi Wenas.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APNB) 2021 mencapai 6,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah yang sebesar 5,7% dari PDB.
IMF dalam laporannya yang bertajuk World Economic Outlook Update edisi Juli 2021 menyampaikan besaran defisit tersebut lantaran dampak pandemi virus corona yang masih jadi momok bagi perekonomian Indonesia.
Sejalan dengan penyebaran kasus Covid-19 yang masih tinggi, pemerintah menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada awal bulan ini. Kemudian, dilanjutkan dengan PPKM level 4 sampai dengan awal Agustus 2021.
Setali tiga uang, roda perekonomian bakal melambat karena penurunan aktivitas masyarakat. Dampaknya, penerimaan pajak diprediksi tak cukup diandalkan untuk membiayai kebutuhan penanganan pandemi. Alhasil utang akan meningkat.
Sebab, IMF menekankan pemerintah masih membutuhkan lebih banyak anggaran belanja untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial guna menanggulangi pemburukan karena pandemi.
Di sisi lain, persentase defisit itu juga dikarenakan ekonomi yang melemah. IMF meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mencapai 3,9% year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya di 4,3% yoy. Angka tersebut pun lebih rendah dari prediksi pemerintah yang berada di rentang 4,5%-5,3% yoy.
Lebih lanjut, IMF menilai tren defisit yang melebar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah bakal akan berlangsung pada negara-negara berkembang.
“Negara-negara yang tertinggal dalam vaksinasi, seperti India dan Indonesia akan paling menderita di antara ekonomi G20. Sehingga terjadi perlambatan aktivitas masyarakat yang berlarut-larut, akhirnya berdampak pada ekonomi,” tulis IMF dalam laporannya tersebut.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah Indonesia membeli pesawat tempur Rusia, Sukhoi, dengan skema imbal dagang masih belum menemui kepastian.
Salah satu hambatan rencana tersebut adalah ancaman sanksi dari pihak lain. Padahal, rencana imbal dagang Sukhoi tersebut telah berjalan hampir 4 tahun.
"Sudah 3 tahun posisi Indonesia harus ada kepastian lanjut atau tidak," ujar Koordinator Bidang Peningkatan Akses Pasar Kementerian Perdagangan Bambang Jaka saat sosialisasi imbal dagang B2B yang dilakukan secara virtual, Kamis (29/7).
Sebelumnya, rencana imbal dagang tersebut telah mencapai nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Pemetaan komoditas juga telah dilakukan sebanyak 18 ditambah satu komoditas tambahan.
Hingga saat ini, kepastian pemenuhan imbal dagang tersebut juga dilakukan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, Kemendag menyatakan siap bila imbal dagang jadi dilakukan.
"Kalau lanjut, semua instrumen terkait imbal dagang lebih dari siap," terang Bambang.
Bambang pun menyebut, imbal dagang dapat diterapkan dalam pengadaan barang pemerintah. Hal itu dinilai akan menghemat devisa dan meningkatkan ekspor.
Meski begitu, dagang untuk barang pemerintah masih belum banyak dilakukan. Pasalnya masih belum ada payung hukum terkait hal tersebut.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM) mengklaim pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) online terus meningkat.
Stafsus Kemenkop dan UKM Agus Santoso menjelaskan saat ini pelaku UMKM yang sudah go digital sudah mencapai 13,7 juta dari 64 juta pelaku UMKM yang tersebar di Tanah Air.
"Target 30 juta pelaku UMKM sudah online di 2024 yakin tercapai," kata Agus saat Webinar bersama Sirclo, Kamis (29/7).
Agus menjelaskan di periode secara Year-on-Year (YoY) di kuartal pertama tercatat peningkatan transaksi di e-commerce yang sangat besar.
"Antara 2020 dan 2021 ada peningkatan transaksi online sebesar 548 juta transaksi atau 99 persen sementara untuk nilai transaksi meningkat 52 persen senilai Rp88 triliun," kata Agus.
Tak hanya itu, pembayaran di marketplace dan e-commerce yang difasilitasi pemerintah dan BI (Bank Indonesia) melalui sistem pembiayaan QRIS terus meningkat. Peningkatannya hingga 9 Juli 2021 pengguna QRIS sudah mencapai 7,6 juta orang.
"Ini tentu menggembirakan karena adanya peluang mendorong UMKM online dan less cash society," kata Agus.
Masih Terfokus di Jakarta
Di diskusi yang sama, Brian Marshal, Founder dan Chief Executive Officer dari Sirclo mengatakan dengan kebijakan PPKM yang diperpanjang imbas Covid-19 yang membatasi kapasitas operasional ritel offline, UMKM di Indonesia semakin membutuhkan peran e-commerce untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan konsumen.
Namun menurut Brian, berdasarkan data, mayoritas UMKM yang menggunakan teknologi toko online masih terfokus di Jakarta. Saat ini UMUM yang pakai Sirclo terbanyak di DKI Jakarta (40.5 persen). Menyusul Jawa Barat (21 persen), Jawa Timur (7 persen) dan Jawa Tengah (6.5 persen).
"Potensi pertumbuhan bagi UMKM di luar kota-kota besar untuk go digital harus perlu didorong," kata Brian.
Sirclo sendiri telah meluncurkan program #MerdekaJualanOnline untuk menyediakan modul penjualan online khusus bagi para UMKM dengan paket 'Starter' untuk berjualan di website, platform marketplace, ataupun Whatsapp, secara gratis.
Faktanya, tambah Brian, UMKM adalah salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencakup 99 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.
Sektor ini memiliki peranan penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan, dan telah menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional.
Potensi yang sangat besar dari UMKM tentunya harus turut didukung oleh berbagai pemain di industri e-commerce, salah satunya pemerintah, marketplace, berbagai partner logistik, payment gateway, hingga sesama brand lokal, agar menjadikan ekosistem industri ini tumbuh kuat dan terus berkembang dengan pesat.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Teten Masduki mengakui bahwa kapasitas produksi UMKM masih kecil.
"Kita memiliki target agar 30 juta UMKM terhubung dengan online di tahun 2024. Kapasitas produksi UMKM masih kecil, sehingga mereka membutuhkan solusi yang ada peluangnya untuk difasilitasi," kata Teten saat memberikan sambutan di Webinar.
"Brand lokal perlu didukung hingga mereka bisa naik kelas, karena kita ingin menambah jumlah persentase kewirausahaan dalam negeri, yang masih lebih rendah dibanding negara-negara tetangga," tambah Teten.
Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penyaluran bantuan perlindungan sosial di daerah berjalan lambat. Salah satunya terindikasi dari penyaluran anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang masih mini. Padahal dana tersebut dibutuhkan oleh masyarakat di desa untuk menjaga daya beli akibat dampak pandemi virus corona.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi BST Desa sejak awal tahun sampai dengan 19 Juli 2021 baru mencapai Rp 6,11 triliun. Angka tersebut setara dengan 21,2% dari pagu sebesar Rp 28,8 triliun.
Artinya, dalam waktu sekitar lima bulan, dana BST Desa masih tersisa Rp 22,69 triliun.
Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 itu disalurkan kepada petani dan buruh tani, pedagang dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), nelayan dan buruh nelayan, buruh pabrik, hingga guru di daerah.
Untuk dapat mengakselerasi dana BLT Desa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Beleid ini efektif per 19 Juli 2021.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Prima Bhakti menjelaskan PMK 94/2021 memberikan relaksasi dari cara penyaluran BLT Desa yang bisa dirapel, serta kemudahan dalam persyaratan dengan hanya memberikan tagging.
Harapannya dengan relaksasi tersebut, makan BLT Desa dapat tercapai 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sebab, hingga pertengahan bulan ini yang baru menerima kucuran dana tersebut baru sebanyak 5,86 juta KPM.
Prima berharap, BLT Desa dapat betul-betul digunakan sebagai dukungan fiskal yang bisa meminimalisasi dampak ekonomi terhadap masyarakat di desa.
Oleh karenanya, pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk tidak mengulur penggunaan BST Desa setalah diberikan kemudahan administrasi dengan adanya PMK 94/2021.
“Dari Kemendes juga melakukan monitoring, dari kami juga melakukan monitoring, dan teman-teman di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ini juga siap untuk membantu Pemda," kata Prima kepada Kontan.co.id, Kamis (29/7).
Prima menekankan, jika pemerintah daerah masih lambat menyalurkan BLT Desa, maka pemerintah pusat akan bertindak tegas. “Bila sampai akhir September tidak signifikan juga maka akan diambil alih penyalurannya melalui pemerintah pusat,” ucap Prima.
Di sisi lain, PMK 94/2021 juga mengatur percepatan anggaran vaksiniasi di daerah yang melibatkan TNL/Polri dan BKKBN. Dalam hal ini, Prima mengatakan anggaran dukungan vaksinasi akan dibayarkan ke Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, serta akan diperhitungkan dalam penyaluran dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) daerah.
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
/data/photo/2017/07/26/154557720170726-033930-7354-pasar.induk-.beras-.cipinang-.perdagangan-.beras-.pemerintah-.JPG)
