Lender fintech lending dari kalangan ritel masih terus bertumbuh - Kontan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat banyak pemain fintech lending mengincar pendanaan (lender) dari korporasi, lender ritel justru secara konsisten terus bertumbuh. Hal ini dinilai banyak investor ritel yang mulai percaya untuk melakukan investasi di fintech lending dengan imbal hasil yang kompetitif.

Kalau melihat data OJK di Mei 2021, jumlah outstanding pinjaman yang diberikan oleh lender ritel sebesar Rp 4,95 triliun. Padahal outstanding pinjaman dari lender ritel di awal tahun sebesar Rp 3,81 triliun yang berarti ada pertumbuhan sebesar 29,03%.

Salah satu pemain fintech lending, Modal Rakyat mengaku kalau saat ini rata-rata dana dari lender ritel per bulan sampai Juni 2021 bisa mencapai Rp 65 miliar atau berkontribusi 30% dari total portofolio yang ada dan mengalami pertumbuhan hingga 7 kali lipat dari periode yang sama di tahun lalu. 

Baca Juga: Bisnis dompet digital panen berkah dari lonjakan transaksi saat pandemi

Padahal, sejatinya Modal Rakyat saat ini fokus mengincar lender korporasi karena lebih memberikan keuntungan dikarenakan tingkat likuiditas lender korporasi jauh lebih tinggi dibandingkan ritel.

“Pertumbuhan lender ritel berarti menandakan bahwa masyarakat sudah semakin aware dengan keuangan dan P2P Lending bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mengembangkan dananya dan memperoleh imbal hasil yang kompetitif,” ujar CEO Modal Rakyat, Hendoko Kwik.

Hendoko juga menyampaikan kalau lender ritel Modal Rakyat saat ini kebanyakan berasal dari kalangan milenial berumur 18-25 tahun. Menurutnya, hal tersebut sesuai  dengan visinya yang ingin menjadi inklusi keuangan digital di Indonesia. 

“Kami mengoptimalkan dengan cara pendanaan yang bisa dimulai dari Rp 25 ribu dengan imbal hasil berkisar 12%-18% per tahun. Namun perlu diingat high risk, high return, masyarakat juga harus aware bahwa dalam setiap instrumen investasi selalu memiliki risiko,” imbuh Hendoko.

Baca Juga: OJK: Sektor jasa keuangan tetap stabil di semester I-2021

Pertumbuhan juga dialami oleh fintech lending Amartha yang hingga Juni mendapatkan pendanaan ritel sebanyak Rp 274 miliar atau sama dengan 30% dari total pendanaan mereka. Amartha sendiri sejatinya berharap kontribusi dari pendana ritel sampai akhir tahun bisa tumbuh menjadi 40%.

“Berdasarkan perbandingan pertumbuhan lender ritel antara semester 1 2020 dan semester 1 2021 terlihat adanya peningkatan sebanyak 22%. Dengan adanya produk crowdfunding yang akan diluncurkan, Amartha optimis lender retail akan tumbuh,” ujar CCO Amartha, Hadi Wenas.

Editor: Tendi Mahadi

Adblock test (Why?)

Lender fintech lending dari kalangan ritel masih terus bertumbuh - Kontan
Read More

Masih terdampak pandemi, IMF ramal defisit APBN 2021 bakal mencapai 6,2% dari PDB - Kontan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APNB) 2021 mencapai 6,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah yang sebesar 5,7% dari PDB.

IMF dalam laporannya yang bertajuk World Economic Outlook Update edisi Juli 2021 menyampaikan besaran defisit tersebut lantaran dampak pandemi virus corona yang masih jadi momok bagi perekonomian Indonesia.

Sejalan dengan penyebaran kasus Covid-19 yang masih tinggi, pemerintah menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada awal bulan ini. Kemudian, dilanjutkan dengan PPKM level 4 sampai dengan awal Agustus 2021.

Baca Juga: Akselerasi penyaluran BLT Desa masih mini, ini yang dilakukan Kemenkeu

Setali tiga uang, roda perekonomian bakal melambat karena penurunan aktivitas masyarakat. Dampaknya, penerimaan pajak diprediksi tak cukup diandalkan untuk membiayai kebutuhan penanganan pandemi. Alhasil utang akan meningkat.

Sebab, IMF menekankan pemerintah masih membutuhkan lebih banyak anggaran belanja untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial guna menanggulangi pemburukan karena pandemi.

Di sisi lain, persentase defisit itu juga dikarenakan ekonomi yang melemah. IMF meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mencapai 3,9% year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya di 4,3% yoy. Angka tersebut pun lebih rendah dari prediksi pemerintah yang berada di rentang 4,5%-5,3% yoy.

Lebih lanjut, IMF menilai tren defisit yang melebar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah bakal akan berlangsung pada negara-negara berkembang.

“Negara-negara yang tertinggal dalam vaksinasi, seperti India dan Indonesia akan paling menderita di antara ekonomi G20. Sehingga terjadi perlambatan aktivitas masyarakat yang berlarut-larut, akhirnya berdampak pada ekonomi,” tulis IMF dalam laporannya tersebut.

Baca Juga: Aturan terbaru jam kerja ASN selama PPKM, seperti apa?

Editor: Tendi Mahadi

Adblock test (Why?)

Masih terdampak pandemi, IMF ramal defisit APBN 2021 bakal mencapai 6,2% dari PDB - Kontan
Read More

Pembelian pesawat Sukhoi dengan skema imbal dagang masih belum jelas kelanjutannya - Kontan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah Indonesia membeli pesawat tempur Rusia, Sukhoi, dengan skema imbal dagang masih belum menemui kepastian.

Salah satu hambatan rencana tersebut adalah ancaman sanksi dari pihak lain. Padahal, rencana imbal dagang Sukhoi tersebut telah berjalan hampir 4 tahun.

"Sudah 3 tahun posisi Indonesia harus ada kepastian lanjut atau tidak," ujar Koordinator Bidang Peningkatan Akses Pasar Kementerian Perdagangan Bambang Jaka saat sosialisasi imbal dagang B2B yang dilakukan secara virtual, Kamis (29/7).

Sebelumnya, rencana imbal dagang tersebut telah mencapai nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Pemetaan komoditas juga telah dilakukan sebanyak 18 ditambah satu komoditas tambahan.

Baca Juga: Ini kombinasi mengerikan jet tempur Sukhoi Su-57 dan drone serang Okhotnik Rusia

Hingga saat ini, kepastian pemenuhan imbal dagang tersebut juga dilakukan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, Kemendag menyatakan siap bila imbal dagang jadi dilakukan.

"Kalau lanjut, semua instrumen terkait imbal dagang lebih dari siap," terang Bambang.

Bambang pun menyebut, imbal dagang dapat diterapkan dalam pengadaan barang pemerintah. Hal itu dinilai akan menghemat devisa dan meningkatkan ekspor.

Meski begitu, dagang untuk barang pemerintah masih belum banyak dilakukan. Pasalnya masih belum ada payung hukum terkait hal tersebut.

 

 

Editor: Khomarul Hidayat

Adblock test (Why?)

Pembelian pesawat Sukhoi dengan skema imbal dagang masih belum jelas kelanjutannya - Kontan
Read More

Mengaku Sudah Tak Dendam pada Billy Syahputra, Kriss Hatta: Cuman Sekadar Kesal Aja - Pikiran Rakyat Depok - Pikiran Rakyat

PR DEPOK – Beberapa waktu lalu, perseteruan antara Kriss Hatta dengan Billy Syahputra sempat ramai menjadi sorotan publik.

Perseteruan itu terjadi lantaran Billy Syahputra menjalin kasih dengan mantan istri dari Kriss Hatta, Hilda Vitria.

Bahkan, perseteruan di antara mereka sampai berlanjut ke meja hijau.

Baca Juga: Sidang Mediasinya Kembali Tak Dihadiri Rezky Aditya, Wenny Ariani : Kecewa ya, Semakin Berlarut-larut

Setelah sekian lama berlalu, Kriss Hatta kini mengaku sudah tidak memiliki dendam dengan Billy Syahputra maupun mantan istrinya, Hilda Vitria.

Tidak hanya itu, Kriss Hatta juga mengaku sudah berdamai dengan adik almarhum Olga Syahputra itu.

Ungkapan itu disampaikan Kriss Hatta dalam sebuah video yang tayang di kanal YouTube Esge Entertainment, pada Kamis, 29 Juli 2021.

“Gua udah nggak ada dendam di antara mereka-mereka ini ya,” kata Kriss Hatta, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Esge Entertainment.

Baca Juga: Insentif Kartu Prakerja Belum Cair? Pastikan Peserta Sudah Melakukan Langkah Ini

Adblock test (Why?)

Mengaku Sudah Tak Dendam pada Billy Syahputra, Kriss Hatta: Cuman Sekadar Kesal Aja - Pikiran Rakyat Depok - Pikiran Rakyat
Read More

13,7 Juta UMKM Sudah Jualan Online, Masih Terfokus di Jakarta - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM) mengklaim pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) online terus meningkat.

Stafsus Kemenkop dan UKM Agus Santoso menjelaskan saat ini pelaku UMKM yang sudah go digital sudah mencapai 13,7 juta dari 64 juta pelaku UMKM yang tersebar di Tanah Air.

"Target 30 juta pelaku UMKM sudah online di 2024 yakin tercapai," kata Agus saat Webinar bersama Sirclo, Kamis (29/7).

Agus menjelaskan di periode secara Year-on-Year (YoY) di kuartal pertama tercatat peningkatan transaksi di e-commerce yang sangat besar.

"Antara 2020 dan 2021 ada peningkatan transaksi online sebesar 548 juta transaksi atau 99 persen sementara untuk nilai transaksi meningkat 52 persen senilai Rp88 triliun," kata Agus.

Tak hanya itu, pembayaran di marketplace dan e-commerce yang difasilitasi pemerintah dan BI (Bank Indonesia) melalui sistem pembiayaan QRIS terus meningkat. Peningkatannya hingga 9 Juli 2021 pengguna QRIS sudah mencapai 7,6 juta orang.

"Ini tentu menggembirakan karena adanya peluang mendorong UMKM online dan less cash society," kata Agus.

Masih Terfokus di Jakarta

Di diskusi yang sama, Brian Marshal, Founder dan Chief Executive Officer dari Sirclo mengatakan dengan kebijakan PPKM yang diperpanjang imbas Covid-19 yang membatasi kapasitas operasional ritel offline, UMKM di Indonesia semakin membutuhkan peran e-commerce untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan konsumen.

Namun menurut Brian, berdasarkan data, mayoritas UMKM yang menggunakan teknologi toko online masih terfokus di Jakarta. Saat ini UMUM yang pakai Sirclo terbanyak di DKI Jakarta (40.5 persen). Menyusul Jawa Barat (21 persen), Jawa Timur (7 persen) dan Jawa Tengah (6.5 persen).

"Potensi pertumbuhan bagi UMKM di luar kota-kota besar untuk go digital harus perlu didorong," kata Brian.

Sirclo sendiri telah meluncurkan program #MerdekaJualanOnline untuk menyediakan modul penjualan online khusus bagi para UMKM dengan paket 'Starter' untuk berjualan di website, platform marketplace, ataupun Whatsapp, secara gratis.

Faktanya, tambah Brian, UMKM adalah salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencakup 99 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.

Sektor ini memiliki peranan penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan, dan telah menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional.

Potensi yang sangat besar dari UMKM tentunya harus turut didukung oleh berbagai pemain di industri e-commerce, salah satunya pemerintah, marketplace, berbagai partner logistik, payment gateway, hingga sesama brand lokal, agar menjadikan ekosistem industri ini tumbuh kuat dan terus berkembang dengan pesat.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Teten Masduki mengakui bahwa kapasitas produksi UMKM masih kecil.

"Kita memiliki target agar 30 juta UMKM terhubung dengan online di tahun 2024. Kapasitas produksi UMKM masih kecil, sehingga mereka membutuhkan solusi yang ada peluangnya untuk difasilitasi," kata Teten saat memberikan sambutan di Webinar.

"Brand lokal perlu didukung hingga mereka bisa naik kelas, karena kita ingin menambah jumlah persentase kewirausahaan dalam negeri, yang masih lebih rendah dibanding negara-negara tetangga," tambah Teten.

(dal/DAL)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

13,7 Juta UMKM Sudah Jualan Online, Masih Terfokus di Jakarta - CNN Indonesia
Read More

Akselerasi penyaluran BLT Desa masih mini, ini yang dilakukan Kemenkeu - Kontan

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran bantuan perlindungan sosial di daerah berjalan lambat. Salah satunya terindikasi dari penyaluran anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang masih mini. Padahal dana tersebut dibutuhkan oleh masyarakat di desa untuk menjaga daya beli akibat dampak pandemi virus corona.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi BST Desa sejak awal tahun sampai dengan 19 Juli 2021 baru mencapai Rp 6,11 triliun. Angka tersebut setara dengan 21,2% dari pagu sebesar Rp 28,8 triliun. 
Artinya, dalam waktu sekitar lima bulan, dana BST Desa masih tersisa Rp 22,69 triliun.

Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 itu disalurkan kepada petani dan buruh tani, pedagang dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), nelayan dan buruh nelayan, buruh pabrik, hingga guru di daerah.

Untuk dapat mengakselerasi dana BLT Desa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Beleid ini efektif per 19 Juli 2021.

Baca Juga: Pemerintah siapkan antisipasi kenaikan penduduk miskin akibat pandemi corona

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Prima Bhakti menjelaskan PMK 94/2021 memberikan relaksasi dari cara penyaluran BLT Desa yang bisa dirapel, serta kemudahan dalam persyaratan dengan hanya memberikan tagging.

Harapannya dengan relaksasi tersebut, makan BLT Desa dapat tercapai 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sebab, hingga pertengahan bulan ini yang baru menerima kucuran dana tersebut baru sebanyak 5,86 juta KPM.

Prima berharap, BLT Desa dapat betul-betul digunakan sebagai dukungan fiskal yang bisa meminimalisasi dampak ekonomi terhadap masyarakat di desa.

Oleh karenanya, pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk tidak mengulur penggunaan BST Desa setalah diberikan kemudahan administrasi dengan adanya PMK 94/2021.

“Dari Kemendes juga melakukan monitoring, dari kami juga melakukan monitoring, dan teman-teman di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ini juga siap untuk membantu Pemda," kata Prima kepada Kontan.co.id, Kamis (29/7).

Prima menekankan, jika pemerintah daerah masih lambat menyalurkan BLT Desa, maka pemerintah pusat akan bertindak tegas. “Bila sampai akhir September tidak signifikan juga maka akan diambil alih penyalurannya melalui pemerintah pusat,” ucap Prima.

Di sisi lain, PMK 94/2021 juga mengatur percepatan anggaran vaksiniasi di daerah yang melibatkan TNL/Polri dan BKKBN. Dalam hal ini, Prima mengatakan anggaran dukungan vaksinasi akan dibayarkan ke Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, serta akan diperhitungkan dalam penyaluran dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) daerah.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Adblock test (Why?)

Akselerasi penyaluran BLT Desa masih mini, ini yang dilakukan Kemenkeu - Kontan
Read More

OJK: Kinerja Jasa Keuangan Semester I 2021 Stabil, Kredit Masih Tumbuh - Kompas.com - Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, pada semester I-2021 kinerja sektor jasa keuangan masih tetap stabil, terefleksikan dengan membaiknya sejumlah indikator seperti mediasi perbankan serta terjaganya rasio kehati-hatian di lembaga jasa keuangan.

Pada Juni 2021, kredit perbankan masih mengalami pertumbuhan sebesar Rp 67,39 triliun, atau setara 0,59 persen secara year on year (yoy). Ini menjadi bulan keempat secara berturut-turut kredit perbankan mengalami pertumbuhan.

"(Pertumbuhan) seiring berjalannya stimulus pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: OJK Yakin Pembentukan Klaster Pertanian Bisa Genjot Penyaluran KUR

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Juni 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,24 persen dan NPL net sebesar 1,06 persen.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) kembali mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,28 persen yoy.

"Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit ke level yang cukup kompetitif," ujar Anto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan kondisi tersebut, OJK menilai, likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per Juni 2021 terpantau di atas threshold.

Kemudian, permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai, dengan Capital Adequacy Ratio industri perbankan tercatat sebesar 24,33 persen, jauh di atas threshold.

"Meskipun indikator ekonomi domestik sampai Juni masih menunjukkan berlanjutnya pemulihan, OJK mencermati adanya penurunan mobilitas karena pemberlakuan PPKM Darurat yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi laju pemulihan ekonomi ke depan," ucap Anto.

Baca juga: OJK : Debt Collector Dilarang Menagih dengan Ancaman, Kekerasan, atau Mempermalukan

Adblock test (Why?)

OJK: Kinerja Jasa Keuangan Semester I 2021 Stabil, Kredit Masih Tumbuh - Kompas.com - Kompas.com
Read More