Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi belanja pemerintah daerah lewat APBD naik 2,5 persen dari Rp809,38 triliun menjadi Rp829,67 triliun per November kemarin. Menurut dia, belanja APBD masih didominasi belanja pegawai atau PNS dan barang.
"Kenaikan didominasi belanja pegawai dan barang," kata Ani, akrab sapaannya, pada Konferensi Pers APBN KiTA, Selasa (21/12).
Ani kemudian merinci belanja pegawai menjadi komponen belanja utama, yakni Rp321,26 triliun atau setara 38,7 persen dari total realisasi. Angka itu turun tipis dari catatan tahun sebelumnya, yaitu 40,5 persen.
Komponen lain yang juga mendominasi belanja daerah adalah belanja barang dan jasa sebesar 26,2 persen atau setara Rp217,76 triliun.
Sedangkan untuk belanja modal hanya 11 persen atau Rp90,93 triliun dari total realisasi. Sementara sisanya sebesar Rp199 triliun masuk dalam anggaran belanja lainnya.
Jika melihat belanja dari sisi fungsi, Ani memaparkan belanja pendidikan dan kesehatan tumbuh masing-masing 3,9 persen dan 7,1 persen secara berturut-turut.
Sayangnya, sambung Ani, belanja untuk perlindungan sosial (perlinsos) masyarakat malah anjlok 27 persen untuk periode tersebut. Melihat data itu, Ani menyebut bahwa pemda masih mengandalkan belanja pusat untuk bantuan sosial masyarakatnya.
"Disayangkan belanja perlinsos turun sangat tajam 27 persen, artinya daerah mengandalkan belanja bansos yang berasal dari pusat, bukan APBD-nya," beber dia.
Di sisi lain Ani turut menyoroti soal penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang turun 5,5 persen dari 99,6 persen menjadi 94,1 persen pada November 2021. Ia menyebut penurunan dikarenakan masih ada pemda yang belum memenuhi syarat penyaluran.
"Kita lihat sampai akhir tahun jumlah TKDD Rp748,7 triliun di 2021 yang sedikit lebih rendah dari tahun lalu Rp760,9 triliun," pungkasnya.
(wel/agt)Sri Mulyani Ungkap Realisasi Belanja Daerah Masih Didominasi untuk PNS - CNN Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment