Ahli menduga ada campur tangan pemerintah terkait sempat hilangnya akun resmi BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes) di Instagram.
Namun, menurut Peneliti Keamanan Siber Teguh Aprianto hal ini sulit untuk dibuktikan.
"Biasanya yang kaya begini itu emang kalau kita mau bilang represi dari pemerintah, ya emang pasti ada. Cuman ga bisa dibuktikan," ujar Teguh kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (10/7).
Teguh menilai momentum hilangnya akun sosial media, kerap terjadi usai seseorang atau lembaga melakukan keritik terhadap pemerintah yang membuat salah satu pihak merasa terganggu.
Terlebih, kata Teguh, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki akses untuk menutup akun seseorang. Namun tetap saja tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ia juga menilai pihak Instagram enggan buka-bukaan ketika ada temuan hilangnya akun seseorang usai melakukan kritik.
"Memang Kominfo punya akses ke sana, cuman ya kita ga bisa memastikan itu. Kalau minta pernyataan dari Instagram, mereka juga ga akan berani kasih pernyataan," ujarnya.
CNNIndonesia.com telah menghubungi pihak Instagram (7/7), namun belum mendapat tanggapan dari pihak penyelenggara sistem elektronik itu.
Padahal, dijelaskan Teguh, ketika akun di take down semestinya berdasarkan bukti dinyatakan bersalah dari pengadilan, bukan berdasarkan permintaan dari negara.
Teguh juga membeberkan bahwa hubungan antara Kominfo dengan perusahaan induk Instagram, Facebook terbilang baik. Hal itu disebutnya lantaran Facebook tidak pernah absen jika diundang Focus Group Discussion (FGD) oleh Kominfo.
"Tapi hubungan FB dengan Kominfo ini baik. Saya pernah ikut beberapa kali FGD dengan mereka, FB itu gak pernah absen kalau untuk diundang FGD yang ada Kominfo," ujar Teguh.
Lantas ia juga menilai selama ini pihak penyelenggara media sosial kerap memberikan akses pemokiran akun kepada pemerintah, tidak hanya Instagram melainkan oleh Twitter.
Menurut Teguh ada informasi yang mengatakan bahwa Kominfo memberikan list akun pengguna untuk ditakedown setiap periode, seperti halnya akun Twitter pribadi milik Teguh yang sempat hilang dua kali.
"Jadi Kominfo itu dulu pernah ada informasinya mereka setiap berapa periode itu requests (meminta) ke Twitter, ngasih list akun yang diminta untuk di-take down oleh mereka. Nah akun-akun itu yang bakal diproses sama Twitter. Akun saya juga pernah hilang 2 kali di-suspend (ditangguhkan)," tuturnya.
Teguh dianggap vokal dalam mengeritik pemerintah lewat akun Twitter pribadinya. Salah satu isu yang ia kritisi belakangan ini soal bocornya 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan, yang dijual di salah satu pasar gelap daring.
(can/eks)Dugaan Ahli Soal Pemerintah dan Hilang Akun BEM Unes - CNN Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment